Ilmu Politik: Konsep Dasar Ilmu Politik Adalah

Ilustrasi kekuasaan sebagai konsep dasar ilmu politik

Ilmu Politik: Konsep Dasar Ilmu Politik Adalah – Setiap disiplin ilmu mesti memiliki konsep dasar, begitu juga dengan Ilmu Politik. Dalam artikel saya sebelumnya, diterangkan tentang Dasar-Dasar Ilmu Politik, di sana dijelaskan tentang arti politik dan ilmu politik menurut beberapa ahli, sekaligus menyinggung sedikit tentang konsep dasar ilmu politik.

Adapun konsep dasar ilmu politik ada 5 (Budiardjo, 2019:17), yaitu: (1) Negara, (2) Kekuasaan, (3) Pengambilan keputusan, (4) Kebijakan, dan (5) Pembagian atau Alokasi. Konsep-konsep ini akan kita bahas bersama, berikut penjelasannya.

Konsep Dasar Ilmu Politik

• Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya.

Roger F. Soltau (1961:4) mengatakan, Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara . . . dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antarnegara.

Sedangkan J. Barents (1965:23) dalam Ilmu Politika, memaparkan, bahwa Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat . . . dengan negara sebagai bagiannya; ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya.

Jadi, dari pemaparan tokoh di atas dapat memberi kita kesimpulan bahwa dalam ilmu politik tidak akan pernah terpisah kajiannya dengan negara. Negara merupakan obyek kajian yang akan selalu ada dalam ilmu politik.

Bacalah: Dasar-Dasar Ilmu Politik: Ilmu Politik Adalah

• Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para perilaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan masyarakat (Budiardjo, 2019:18)

Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”. W.A. Robson (1954:24) menyatakan “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat . . . yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik . . . tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu”.

Konsep dasar ilmu politik yang berfokus pada kekuasaan ini, dari pernyataan ahlu-ahli di atas menjelaskan bahwa kekuasaan dalam politik itu bisa diartikan sebagai obyek dalam berpolitik, entah itu mempertahankan, mencapai, merebut, melaksanakan kekuasaan politik.

• Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah hasil dari membuat opsi di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah untuk pengambilan keputusan tertuju pada proses yang terjadi sampai keputusan tersebut tercapai (Budiardjo, 2019:19). Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari ilmu politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.

Bacalah: Bagan: Pengertian dan Kegunaan dalam Struktur Organisasi

Sesuai dengan ungkapan “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya” (M. Mitchell & C. Mitchell, 1969:4). Jadi keputusan dalam politik itu tidak tertuju atau diambil oleh seorang saja (individu), melainkan diputuskan bersama dan untuk bersama, khususnya masyarakat.

• Kebijakan Politik

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu memiliki kekuasaan atau otoritas untuk melaksanakannya (Budiardjo,2019:20).

Para sarjana beranggapan bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan-tujuan bersama, sehingga aspek kebijakan politik ditekankan. Keinginan-keinginan yang ingin dicapai bersama ini dilakukan melalui dengan berbagai usaha, sehingga pemerintah harus menentukan rencana-rencana yang mengikat.

Kehidupan politik melingkupi bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Easton, 1971:128). Jadi, dalam kehidupan politik, sebenarnya masyarakat merupakan ujung terpenting, hal ini dikarenakan, pemerintah (pihak berwenang) harus mempertimbangkan segala hal ketika ingin mencetuskan kebijakan politik.

Bacalah: 8 Macam Bentuk Organisasi Secara Umum

• Pembagian atau Alokasi

Pembagian yang dimaksud di sini adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi, beranggapan bahwa politik, tida lain adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat.

Yang ditekankan oleh mereka (sarjana) adalah dalam rangka pembagian dan pengalokasian ini sering tidak merata, sehingga berakibat timbulnya konflik di masyarakat. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai, perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan politik. (Budiardjo, 2019:21).

Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (Laswell, 1959). Pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) itu untuk dan atas nama masyarakat (Easton, 1965:21).

Jadi konsep dasar ilmu politik yang terakhir ini menjelaskan bahwa dalam pembagian nilai-nilai (value) ini, pemerintah tidak dapat bertindak secara otokratik, melainkan harus atas nama, atas dasarm dan atas kesejahteraan masyarakat.

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya -
M. Mitchell & C. Mitchell, 1969:4

Itulah Konsep Dasar dalam Ilmu Politik. Semoga penjelasan di atas dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru terkait ilmu politik kepada rekan-rekan sekalian. Terimakasih.